Oleh : Ahmad Syaifullah, M.Akun*
“Orang kampung tidak butuh dollar”
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto itu disampaikan di tengah seremoni panen jagung. Barangkali maksudnya sederhana: rakyat kecil tidak terlalu terpengaruh kurs mata uang asing karena aktivitas hariannya memakai rupiah. Namun di era media sosial, setiap kalimat pejabat publik bergerak lebih cepat dari angin. Potongan video itu pun menyebar luas dan memantik beragam reaksi.
Sebagian masyarakat menganggap pernyataan itu kurang empati. Ada yang merasa pemerintah seolah tidak memahami keresahan rakyat ketika nilai dollar naik dan rupiah melemah. Sebab bagi masyarakat hari ini, urusan dollar bukan lagi sekadar soal bepergian ke luar negeri atau transaksi importir besar. Dollar sudah terasa sampai ke dapur rumah tangga.
Dan ironinya, pernyataan itu muncul dalam sebuah seremoni panen jagung yang tentu tidak sedikit biaya acaranya. Publik kemudian bertanya-tanya: jangan-jangan biaya panggung, tenda, pengamanan, dokumentasi, hingga publikasi acara justru lebih mahal daripada hasil panen yang dipamerkan. Di titik inilah masyarakat mulai sensitif. Karena ketika ekonomi sedang sulit, rakyat ingin melihat pemerintah lebih banyak bekerja daripada sekadar membuat simbol dan seremoni.
Namun jika direnungkan lebih jauh, sebenarnya ada benarnya juga pernyataan bahwa “orang kampung tidak butuh dollar.” Orang desa memang tidak belanja menggunakan mata uang Amerika. Mereka tetap membeli beras dengan rupiah, membeli minyak goreng dengan rupiah, dan membayar listrik dengan rupiah. Tetapi masalahnya bukan pada bentuk mata uang yang dipegang masyarakat. Masalahnya adalah harga-harga kebutuhan hidup di Indonesia pada akhirnya ikut dipengaruhi oleh dollar.
Hari ini hampir semua barang di Indonesia sejatinya memiliki “bau dollar.” Mulai dari BBM, gandum, kedelai, pupuk, alat pertanian, mesin industri, obat-obatan, hingga bahan baku makanan banyak yang bergantung pada impor atau harga pasar internasional. Bahkan produk lokal sekalipun sering kali menggunakan bahan pendukung dari luar negeri.
Lalu kenapa harga barang di Indonesia memakai standar dollar?
Karena dollar adalah mata uang perdagangan global. Hampir semua transaksi internasional menggunakan dollar Amerika. Ketika Indonesia membeli gandum dari Australia, kedelai dari Amerika, atau mesin dari China, pembayaran internasional umumnya tetap memakai dollar. Akibatnya, ketika dollar naik dan rupiah melemah, biaya impor otomatis ikut naik. Dan kenaikan itu perlahan merembet ke harga barang di pasar.
Sederhananya begini. Jika sebelumnya satu dollar dihargai Rp15 ribu lalu naik menjadi Rp17 ribu, maka importir harus mengeluarkan rupiah lebih banyak untuk membeli barang yang sama. Selisih biaya itu akhirnya dibebankan ke konsumen. Maka harga pangan, pakaian, elektronik, hingga ongkos produksi ikut naik.
Inilah kenapa rakyat sebenarnya ikut “tertular” dollar, walaupun sehari-hari tidak pernah memegang dollar.
Persoalan pangan menjadi contoh paling nyata. Presiden mungkin benar bahwa orang kampung tidak memikirkan kurs mata uang asing setiap hari. Tetapi orang kampung sangat merasakan dampaknya ketika harga beras, minyak, cabai, pupuk, atau pakan ternak naik.
Sebagai contoh sederhana, di Inggris harga beras premium 5 kilogram bisa mencapai sekitar Rp160 ribu, sedangkan di Indonesia sekitar Rp100 ribuan. Selisih harga ini tidak otomatis berarti hidup di Inggris lebih mahal secara mutlak. Banyak faktor yang harus dipahami.
Pertama, selisih itu mencakup biaya ekspor, distribusi, transportasi, kualitas, pajak, dan keuntungan pelaku usaha. Kedua, Inggris tidak memiliki sawah luas seperti Indonesia sehingga mereka sangat bergantung pada impor pangan. Ketiga, standar pendapatan masyarakat Inggris jauh lebih tinggi. Dengan gaji minimum yang bisa setara lebih dari Rp20 juta per bulan, harga beras Rp160 ribu masih dianggap terjangkau.
Sedangkan di Indonesia, ketika pendapatan masyarakat jauh lebih kecil, kenaikan harga sedikit saja bisa terasa berat. Karena itu masyarakat Indonesia sangat sensitif terhadap harga pangan.
Belum lagi kebutuhan sandang seperti sepatu dan pakaian. Banyak produk yang bahan bakunya masih impor. Maka ketika dollar naik, harga barang ikut bergerak naik meskipun dijual di pasar lokal.
Yang menarik, pernyataan tentang “orang kampung tidak butuh dollar” justru terbantahkan oleh realitas sosial di desa-desa Indonesia sendiri.
Data dari KP2MI menunjukkan ada sekitar 4,3 juta pekerja migran Indonesia di berbagai negara. Di Inggris sendiri, berdasarkan data KBRI, terdapat lebih dari 8 ribu pekerja migran Indonesia yang bekerja di berbagai sektor. Bahkan jumlah sebenarnya bisa jauh lebih besar karena banyak pekerja musiman yang tidak seluruhnya tercatat.
Jika ditelusuri lebih jauh, sebagian besar pekerja migran itu berasal dari desa atau kampung. Mereka bekerja di luar negeri, menerima gaji dalam poundsterling, euro, atau dollar, lalu mengirim uang ke kampung halaman.
Coba lihat kampung-kampung kantong TKI di Indonesia. Rumah-rumahnya sering lebih bagus, aktivitas ekonominya lebih hidup, dan daya beli masyarakatnya lebih tinggi. Itu artinya dollar, poundsterling, dan mata uang asing sejatinya juga beredar sampai ke desa-desa.
Maka sebenarnya orang kampung juga mengenal dollar, meski mungkin bukan dalam bentuk lembaran uang, tetapi dalam bentuk kiriman nafkah dari anak, saudara, atau keluarga yang bekerja di luar negeri.
Karena itu pemerintah perlu lebih hati-hati dalam menyampaikan narasi ekonomi kepada publik. Sebab masyarakat hari ini semakin cerdas dan mudah membandingkan informasi. Kalimat yang mungkin dimaksudkan sederhana bisa diterjemahkan berbeda ketika kondisi ekonomi sedang sulit.
Seremoni panen jagung yang dilakukan pemerintah tentu punya tujuan baik. Itu adalah simbol bahwa negara hadir dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Pemerintah memang memiliki tugas memastikan produksi pangan tetap berjalan di tengah ancaman krisis global.
Namun jangan sampai simbol lebih besar daripada substansi. Jangan sampai yang dipanen nilainya hanya ratusan juta rupiah, tetapi biaya seremoninya justru lebih besar. Di tengah kondisi masyarakat yang serba sulit, kemewahan acara sering kali terasa menyakitkan di mata rakyat kecil.
Masyarakat kampung sebenarnya tidak banyak menuntut. Mereka mungkin tidak terlalu peduli apakah dollar naik atau turun. Tetapi mereka ingin kebutuhan pangan tersedia, harga stabil, pupuk mudah didapat, dan pekerjaan tetap ada.
Itulah tugas besar pemerintah di tengah ketidakpastian dunia hari ini.
Pemerintah harus memastikan stok pangan aman, distribusi lancar, dan harga tidak dimainkan tengkulak. Produksi pertanian harus diperkuat, bukan hanya melalui seremoni, tetapi lewat kebijakan nyata seperti subsidi pupuk yang tepat sasaran, perlindungan petani, pembangunan irigasi, hingga stabilitas harga panen.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan pangan lokal agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor. Sebab selama ketergantungan impor masih tinggi, selama itu pula kehidupan rakyat akan mudah “tertular” gejolak dollar.
Pada akhirnya rakyat tidak sedang meminta janji yang rumit. Orang kampung hanya ingin hidup tenang. Harga beras tidak melonjak, pupuk tersedia, hasil panen dihargai layak, dan anak-anak mereka bisa makan dengan baik.
Karena bagi orang kampung stabilitas pangan jauh lebih penting daripada perdebatan ekonomi di layar televisi. Jika panen jagung ya penen saja dengan menyampaikan narasi yang edukasi terkait jagung dan menyejukkan tidak perlu panen narasi yang justru membuat orang kampung panik.
*Penulis adalah Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura, Alumni STAR BPKP-RI yang saat ini tinggal di Inggris, United Kingdom.
