Oleh : Ahmad Syaifullah, M.Akun*
Belakangan ini, media sosial dan grup WhatsApp ramai oleh perbincangan “MBG dan McD”. Beragam meme dan candaan bermunculan, mulai dari plesetan “Makan Bergizi Gratis”, “McD masuk sekolah” “McD berubah nama McGB” yang “McD = makan ciang disekolah”, “McD turun kelas” “wah gak bisa makan di McD lagi nich” hingga sindiran berupa gambar yang membandingkan kualitas menu. Awalnya terlihat ringan dan lucu, tetapi di balik tawa itu tersimpan diskusi yang lebih serius tentang cara bagaimana negara mengkomunikasikan program kebijakan publik.
Perbincangan ini berawal dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam forum The World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan capaian program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk target jumlah porsi yang akan disalurkan setiap hari. Pernyataan bahwa MBG akan melampaui jumlah porsi harian McDonald’s secara global memantik perhatian publik. Dari sinilah perbandingan antara program negara dan restoran cepat saji mulai menggelinding.
Jika ditarik ke tujuan awal, MBG adalah program dengan tujuan mulia. MBG merupakan program pemberian makanan bergizi gratis satu kali perhari untuk memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian. Negara ingin hadir secara nyata dalam pemenuhan gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan lansia dan untuk mengurangi stunting. Di tengah persoalan stunting, gizi buruk, dan ketimpangan akses pangan, langkah ini patut diapresiasi sebagai suatu terobosan. Tidak banyak negara yang berani dan mampu mengalokasikan anggaran besar untuk program makan gratis berskala nasional. Dalam konteks ini, MBG adalah investasi jangka panjang untuk kualitas kesehatan dan sumber daya manusia Indonesia.
Namun, persoalan mulai muncul ketika MBG tidak lagi dibicarakan semata sebagai program sosial, program solutif, melainkan sebagai sesuatu yang “mengalahkan” McDonald’s. tidak heran jika kemudian publik bertanya-tanya, apa sebenarnya yang ingin ditegaskan? Apakah negara sedang menunjukkan kapasitas distribusi pangan, atau masuk ke arena pembandingan dengan entitas bisnis global? Di titik ini, niat baik mulai bertabrakan dengan narasi yang kurang tepat. Mengingat bahwa MBG memiliki awal yang kurang baik dan masih melekat diingatan publik yaitu keracunan, baki mengandung babi, belatung, tahu tempe, hingga penolakan diberbagai daerah.
MBG dan McDonald’s berada di alam yang berbeda. McDonald’s adalah korporasi yang berorientasi profit. Selama puluhan tahun, mereka melakukan riset pasar, mengasah standar operasional, menjaga konsistensi rasa, kebersihan, dan pelayanan, serta membangun merek yang melekat pada pengalaman dan kenyamanan. MBG, sebaliknya, adalah program negara yang tujuannya bukan mencari keutungan, melainkan untuk pemenuhan kebutuhan gizi dan mengurangi ketimpangan. Menyandingkan keduanya secara langsung tentu tidak adil, baik bagi MBG maupun bagi logika publik.
MBG Ditawarkan sebagai pemenuhan gizi, wajar jika masyarakat merasa berhak mempertanyakan kenapa hanya menyandingkan dengan perusahaan profit dan hanya soal “jumlah porsi”. MBG Bukan hanya soal jumlah porsi, tetapi soal kualitas, kebersihan, dan konsistensi. Sejak awal MBG memang tidak dirancang untuk berlomba dengan restoran cepat saji. ia adalah “keberpihakan” seperti narasi yang disampaikan selama ini.
Di sisi lain, suara masyarakat juga tidak bisa diabaikan, mengingat Sebelum pernyataan di forum internasional itu muncul, publik telah disuguhi berbagai kabar terkait pelaksanaan MBG mulai makanan yang datang terlambat, kualitas menu yang tidak konsisten, isu kebersihan, hingga kasus-kasus lain yang memicu kekhawatiran orang tua. Terlepas dari benar atau tidaknya, sedikit atau banyak semua informasi tersebut, persepsi publik sudah terbentuk bahwa implementasi MBG masih menghadapi banyak kekurangan yang perlu segera dibenahi.
Transparansi MBG
Isu anggaran juga memperkuat diskusi. Besarnya dana MBG menjadi bahan obrolan. Candaan seperti “anggaran MBG bisa buka McD di tiap kecamatan” “MBG mahalan ongkir daripada gizinya”, “jika McD dapat MBG tidak perlu ongkir” memang bernada humor, tetapi menyimpan kegelisahan tentang prioritas kebijakan. Ditambah wacana pegawai yang terlibat dalam MBG atau yang dikenal dengan SPPG akan diangkat menjadi ASN PPPK. Disisi lain masih ada persoalan lama yang terasa lambat ditangani, seperti kesejahteraan guru honorer, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah lama mengabdi tanpa kepastian status, padahal ia adalah tulang punggung keberhasilan program MBG. Di sinilah rasa keadilan publik diuji.
Guru adalah pihak yang setiap hari mendidik dan bersentuhan langsung dengan anak-anak penerima MBG, namun banyak dari mereka masih hidup dalam ketidakpastian. Pemerintah terkesan mengedepankan urusan perut dari pada isi kepala. Bagaimana tidak urusan perut ditangani lebih cepat daripada urusan pendidikan dan kesejahteraan pengajar padahal isu ini sudah lama disuarakan. Bukan tentang iri, melainkan karena logika kebijakan dan keadilan terasa timpang.
McD bisa memberikan harapan bagi karyawan dan owner, idealnya MBG bisa memberikan kesejahteraan bagi para guru, tenaga pendidik dan kependidikan disekolah. MBG tidak perlu mengalahkan siapa pun. Ia tidak harus menjadi juara di forum internasional, apalagi disandingkan dengan merek global. Satu-satunya hal yang perlu “dikalahkan” oleh MBG adalah stunting, gizi buruk, dan ketimpangan sosial. Jika anak-anak tumbuh sehat, guru merasa dihargai, dan kebijakan dirasakan adil, kepercayaan publik akan datang dengan sendirinya.
MBG dan McD memiliki dapur yang berbeda. McD memasak untuk pasar, sementara MBG memasak untuk masa depan. Selama negara konsisten dan sadar bahwa MBG sebagai menu untuk masa depan, maka MBG akan tetap menjadi harapan, bukan bahan sindiran. Karena pada akhirnya, rakyat bukan hanya ingin kenyang secara fisik, tetapi juga secara rasa keadilan dan kepercayaan.
Disclamer : bukan untuk membela, memprososikan dan mendiskriditkan salah satu pihak
*Pengurus PC.LKKNU Bangkalan, saat ini tinggal di Inggris, UK
