Nasional, Posmedia.id,- Tiga menteri Kabinet Merah Putih sempat viral dan menuai Kontroversi. Atas kejadian tersebut ketiganya punya reaksi yang berbeda. Ada yang mengklarifikasi, ada pula yang menjelaskan dan ada pula yang meminta maaf.
Setelah viral dan menuai banyak kontroversi karena mengatakan tragedi 1998 bukan pelanggaran HAM berat, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra akhirnya mengklarifikasi pernyataannya. Dirinya mengaku tak tahu jelas maksud yang ditanyakan wartawan.
“Ya semuanya nanti kita lihat apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM kepada Pemerintah. Karena kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya,” ucap Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024) seperti yang di kutip media Detik.
Yusril mengaku sangat memahami tentang pengadilan HAM karena dirinya yang mengajukan UU pengadilan HAM ke DPR. Cuma waktu itu dirinya mengaku memahami yang ditanyakan oleh media terkait genosida dan ethnic cleansing.
“Saya cukup paham terhadap pengadilan HAM karena saya sendiri pada waktu itu yang mengajukan UU Pengadilan HAM itu ke DPR dan tentu saya paham hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan HAM kita sendiri,” ujarnya.
Ia menegaskan jika yang ditanyakan adalah tentang dua hal tersebut (genosida dan ethnic cleansing) maka itu memang tidak terjadi pada 1998.
“Apakah terkait masalah genocide ataukah ethnic cleansing? Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998,” tegasnya.
Begitu juga Natalius Pigai Menteri Hak Asasi Manusia setelah viral dan menuai Kontroversi karena meminta anggaran 20 T, dirinya akhirnya menjelaskan kepada media bahwa kebutuhan anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai hal termasuk mau mendirikan Universitas HAM kelas dunia.
Anggaran yang ada kan Rp 64 miliar ya, anggaran yang dikasih ini mereka berpikir Kementerian HAM hanya mengawasi pekerjaan-pekerjaan pemerintah, tidak, Kementerian HAM itu pembangunan hak asasi manusia. Sesuai dengan amanat konstitusi salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan HAM, kebutuhan akan sandang, pangan dan papan,” katanya.
“Saya mau mendirikan Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, pusat laboratorium HAM di situ, pusat studi HAM di situ, itu anggarannya berapa itu yang saya butuh, itu akan satu-satunya di dunia lho,” lanjutnya.
Dirinya juga memastikan akan terlibat langsung dalam berbagai program strategis pemerintahan Prabowo untuk memastikan bahwa semua program sesuai dengan nilai-nilai HAM.
“Bagaimana Kementerian HAM itu berpartisipasi di dalam memberikan spirit nilai-nilai hak asasi manusia dalam program pemerintah, makan siang bergizi, kan kita yang nanti ikut itu. Terus pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah, nanti kita memberikan dukungan dari sisi hak asasi manusianya, supaya apa? Kalau kami tidak mantau program ini belum tentu bisa jalan, karena ini hak rakyat untuk mendapatkan perumahan, karena kami bagian dari pemerintah kita ikut mendorong,” jelasnya.
Bahkan dirinya mengaku akan melakukan audit secara menyeluruh baik dari kabupaten kota, Provinsi hingga pusat untuk memastikan bahwa semua program sudah berdasarkan nilai-nilai HAM.
“Kami menjalankan audit hak asasi manusia, kabupaten kota, provinsi dan pusat dan kementerian lembaga. Kita meminta semua membuat, misalnya, ketika memasukkan program itu harus berdasarkan nilai-nilai HAM, bagaimana implementasinya udah dimasukkan atau belum kan kami harus audit,” pungkasnya.
Menteri kontroversi yang ketiga, adalah Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, setelah viral dan menuai Kontroversi Yandri akhirnya mengucapkan terimakasih kepada Mahfud MD yang telah mengkritiknya dan mengaku untuk tidak mengulangi lagi.
“Oh iya itu bisa kita koreksi, tapi sekali lagi tidak kami salahgunakan, tidak dibelokan. Intinya saya terima kasih ke Pak Mahfud yang sudah mengkritik itu, dan inshaallah tidak akan kita ulangi lagi,” ucap Yandri, Selasa (22/10/2024) di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten seperti yang telah di dikutip media Suara.
Bahkan dampak dari viralnya penggunaan kop surat kementerian untuk kegiatan pribadi tersebut, semua menteri akhirnya mendapatkan atensi dari sekertaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya.
“Iya [Seskab memberi peringatan], kami harus siaga bersama. Kepercayaan publik yang besar ini harus kita jaga bersama ya. Semua imbauan untuk semua menteri di Kabinet Merah Putih,” ujar Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Lebih lanjut, Budi kembali menekankan bahwa tujuan Setkab Teddy mengingatkan agar menteri untuk berhati-hati, khususnya tidak melakukan giat terkait kepentingan pribadi dan keluarga.
“Jangan digunakan kementerian ini untuk kepentingan pribadi dan keluarga,” lanjutnya.
Berikut isi lengkap atensi yang dikirim Mayor Teddy Indra Wijaya ke seluruh menteri melalui pesan WhatsApp.
Yth. Para Menteri Kabinet Merah Putih
Dengan hormat,
Ijin mengingatkan untuk kebaikan bersama :
1. Dalam masa awal jabatan harap berhati-hati dalam membuat surat atas nama / Kop / Stempel Kementerian & tanda tangan Menteri, Terkait acara pribadi & menghindari hal-hal yang berpotensi menjadi polemik di masyarakat. 2. Tekankan bagian Humas / Media setiap Kementerian, untuk lebih berhati hati sehingga mencegah peretasan atau pengambilan website / Media Sosial resmi di Kementerian masing-masing.
Terima kasih,
Untuk diketahui seperti yang telah ditulis sebelumnya Sehari setelah dilantik menjadi menteri di kabinet merah putih Prabowo Subianto, tiga orang menteri ini langsung blunder dan menuai kontroversi di berbagai media. Tiga orang tersebut adalah Yusril Ihza Mahendra, Yandri Susanto dan Natalius Pigai.
Yusril Ihza Mahendra dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dinilai kontroversi karena mengatakan bahwa peristiwa kekerasan pada 1998 tidak termasuk kategori pelanggaran HAM berat.
Bahkan Yusril juga mengatakan bahwa tidak ada kasus pelanggaran HAM berat di Tanah Air dalam beberapa puluh tahun terakhir.
“Pelanggaran HAM berat itu kan genosida, ethnic cleansing. Mungkin terjadi justru pada masa kolonial, pada waktu awal kemerdekaan kita (pada) 1960-an,” kata Yusril seusai pelantikan sebagai anggota Kabinet Merah Putih, nama kabinet Prabowo, Senin, 21 Oktober 2024 seperti yang dikutip media Tempo.
Yusril menilai tidak semua kejahatan HAM bisa disebut sebagai pelanggaran HAM berat meskipun kejahatan tersebut melanggar HAM.
Pernyataan Yusril dinilai kontroversi karena bertentangan dengan keputusan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang sudah menegaskan sebanyak 12 peristiwa kekerasan sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu.
Kontroversi yang kedua datang dari Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri dinilai kontroversi karena setelah dua hari menjadi menteri dirinya langsung mengeluarkan surat undangan menggunakan kop dan stempel kementerian.
Disurat yang tersebar luas tersebut tertulis keterangan prihal acara undangan yaitu haul almarhumah ibunda Yandri yang ke-2, Hari Santri dan Tasyakuran.
Hal tersebut langsung mendapat tanggapan dari Mahfud MD karena dinilai menyalahi aturan, menurutnya kegiatan haul dan peringatan hari agama yang dilakukan di pondok pesantren masuk kategori kegiatan pribadi yang tidak seharusnya menggunakan kop resmi kementerian.
“Acara keluarga seperti haul Ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yang mengundang pribadi atau pengasuh ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Untuk ke depannya, hati-hati,” tulis Mahfud MD di akun X pribadinya. Sontak surat tersebut akhirnya viral dan menuai berbagai komentar dari netizen maupun masyarakat luas.
Kontroversi yang ketiga datang dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Dirinya menilai anggaran Rp 64 miliar yang didapatkan oleh kementeriannya tidak cukup untuk mewujudkan visi misinya Presiden Prabowo Subianto dibidang HAM.
“Tidak tersampaikan kinerja visi misi Presiden RI Prabowo Subianto,” ucap Pigai saat mengunjungi kantor barunya di Gedung Direktorat Jenderal HAM, Jakarta pada Senin, 21 Oktober 2024 seperti yang telah dikutip media Tempo.
Pigai berharap bisa mendapatkan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk kementeriannya.
“Saya maunya anggaran itu di atas Rp 20 triliun, tapi itu kan kalau negara itu ada kemampuan,” lanjutnya.
Anggaran tersebut menurutnya akan digunakan untuk membangun pembangunan HAM baik visik maupun non visik.
“Saya sudah bicara langsung dengan Kepala Bappenas dan saya sudah bicara Menteri Keuangan bahwa kami akan membangun pembangunan HAM, baik fisik dan non fisik,” tegasnya.
Sikap Natalius Pigai lantas menuai banyak komentar dari netizen maupun masyarakat umum secara luas, salah satu komentar muncul dari seorang aktivis Papua Veronica Koman. Dirinya menilai sikap Natalius Pigai kurang tepat bahkan layak untuk dipertanyakan.
“Menteri HAM dikasih anggaran 64M, protes, minta anggaran 20T. Katanya duit mau dipake buat membangun HAM. Gw sampe S2 belajar HAM belum
pernah ketemu konsep pembangunan HAM. Mau buat ape luuuuu duit segituuuuu. Surem!,” tulisnya melalu status akun X miliknya. (Red)
