Bupati Bangkalan saat konferensi pers mengajak semua pihak untuk sukseskan program prioritas APBD tahun 2025, (foto: Istimewa)
POSMEDIA.ID, Bangkalan, Diberbagai kesempatan, Bupati Bangkalan selalu lantang mengajak berbagai pihak untuk ikut mengawal bahkan mengawasi jalannya pemerintahan kabupaten Bangkalan. Terakhir ajakan tersebut juga dipertegas saat menyampaikan informasi bahwa akan ada 54 titik proyek perbaikan jalan rusak.
“Kami ingin semua pihak terlibat, termasuk media dan masyarakat, agar program-program ini berjalan lancar dan sesuai harapan,” ucapnya seperti yang dikutip media resmi pemerintah kabupaten Bangkalan Kamis (26/06/25) lalu.
Namun kenyataannya harapan Bupati Bangkalan bersinergi dengan media juga masyarakat belum mendapatkan dukungan dari perangkat kerja di pemerintahan kabupaten Bangkalan itu sendiri.
Sebagai contoh misalnya, proyek perbaikan jalan yang saat ini sedang berlangsung ditengarai berlangsung tanpa papan proyek. Padahal seharusnya setiap titik proyek perbaikan tersebut terpasang papan proyek yang memuat setidaknya informasi tentang nama kegiatan, titik lokasi, sumber dana, jumlah anggaran dan total volume proyek perbaikan jalan serta nama CV yang melakukan perbaikan tersebut.
Informasi diatas merupakan informasi dasar yang seharusnya dengan mudah bisa diketahui oleh siapapun masyarakat di kabupaten Bangkalan sehingga siapapun bisa turut serta mengawal dan mengawasi proses perbaikan jalan sehingga hasilnya memuaskan dan sesuai harapan Bupati Bangkalan untuk bisa menyediakan infrastruktur jalan yang bagus untuk masyarakat kabupaten Bangkalan.
Namun faktanya dilapangan tidak seperti yang diharapkan Bupati Bangkalan, dinas PUPR selaku OPD yang menjadi leading sektor proyek perbaikan jalan di beberapa titik tersebut sepertinya belum seirama dan belum siap mendukung apa yang menjadi cita-cita dan harapan Bupati Bangkalan.
Jangankan mau terbuka kepada semua masyarakat sehingga masyarakat bisa turut serta mengawal dan mengawasi, menjawab konfirmasi media serta memberikan data yang dibutuhkan media saja sepertinya mereka masih enggan, entah apa yang menjadi alasan Dinas PUPR sehingga harus beda jalan dengan Bupati Bangkalan, apakah memang ada hal yang harus disembunyikan atau memang sengaja ingin menjatuhkan citra Bupati Bangkalan karena dengan kenyataan saat ini, masyarakat akan menilai bahwa Bupati Bangkalan Lukman Hakim hanya lips servis saja di depan kamera mengajak semua elemen untuk terlibat tapi faktanya tidak demikian.
Penulis sudah sejak lama meminta izin untuk konfirmasi kepada kepala Dinas PUPR kabupaten Bangkalan Rizal Mardiansyah perihal keterbukaan informasi dari berbagai proyek perbaikan jalan yang saat ini sedang berlangsung di beberapa titik. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan. Sebelumnya pada Kamis (03/07/25) lalu kadis PUPR beralasan tidak bisa memberikan konfirmasi karena masih berkunjung ke lapangan.
“Ijin saya masih di lapangan ke tanjung bumi,” ucapnya. Namun ditunggu beberapa minggu tidak kunjung terdapat kabar.
Kemaren Kamis (17/07/25) penulis mencoba menghubungi nomor handphone kadis PUPR kabupaten Bangkalan namun tetap tidak ada respon apapun hingga berita ini ditulis dan ditayangkan.
Tidak hanya itu, penulis juga memiliki pengalaman pahit saat mengawal proyek perbaikan jalan di kabupaten Bangkalan pada tahun sebelumnya. Mulai dari menghubungi melalui handphone, setelah itu mendatangi kantor PUPR langsung, itupun masih diminta untuk membuat surat permohonan data resmi, setelah itu masih harus menunggu berbulan-bulan dan harus memaksa baru akhirnya diberikan.
Kerja pemerintah seperti apa jika seperti ini, pelayanan publik mana yang mau dibanggakan? Mau sampai kapan Bangkalan begini terus? Mau nunggu ada yg tertangkap KPK lagi? Lalu apa fungsi dari ribuan pegawai Pemkab Bangkalan yang selama ini menghabiskan hingga 70 persen dari APBD Bangkalan? Mirisss……. Tapi kenyataannya ya seperti itu. Kita harus puas dengan hanya mengelus dada, lalu berteriak, ini Bangkalan bung ..!!
Padahal apa susahnya sih, memberikan segala informasi tersebut, toh dinas PUPR sepertinya juga sudah memiliki media sosial, lalu apa fungsinya? Cuma untuk pamer apel pagi dan aktivasi TTE seperti media sosial OPD lainnya?, he…. Lucu ya media sosial lembaga pelayanan publik isinya cuma apel pagi, aktivasi TTE dan ucapan selamat. Padahal anggaran yang dihabiskan tidak sedikit.
Sedihnya lagi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sudah ditetapkan sejak 2021 lalu oleh pemerintahan kabupaten Bangkalan belum juga diketahui progres pelaksanaannya, padahal dengan pelaksanaan SPBE tersebut diharapkan pemerintah bisa lebih terbuka dan transparan. (Hs)
