POSMEDIA.ID, Bangkalan,- Ketua Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Kabupaten Bangkalan Dasuki Rahmad menanggapi sikap Kepala Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Kabupaten Bangkalan yang hinga hari ini enggan memberikan konfirmasi perihal tagihan biaya listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di kabupaten Bangkalan yang mencapai hingga belasan miliar rupiah padahal beberapa sudut jalan di kabupaten Bangkalan sering ditemukan gelap gulita.
“Kalau perusahaan BUMN aja cara kerjanya begini, ya mau gimana lagi, yang seharusnya mereka memberi contoh yang baik tapi malah seperti ini,” ucapnya saat dimintai tanggapan perihal bungkamnya Kepala PLN Bangkalan saat diminta konfirmasi perihal tagihan biaya listrik PJU yang mencapai belasan miliar rupiah dan sempat menjadi temuan BPK tersebut.
Belasan Miliar biaya listrik PJU tersebut menjadi temuan BPK pada laporan keuangan tahun 2023 karena penentuan biayanya menggunakan sistem perkiraan.
Apalagi berdasarkan keterangan dari Dinas Perhubungan (Dishub) kabupaten Bangkalan belasan miliar tagihan biaya listrik PJU tersebut merupakan biaya listrik PJU ilegal yang ditagihkan kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
Dasuki berharap pihak PLN kabupaten Bangkalan bisa segera memberikan penjelasan secara resmi agar tidak muncul berbagai opini yang tidak baik tentang PLN Bangkalan perihal tagihan biaya listrik PJU di kabupaten Bangkalan.
“Ya saya berharap yang berwenang (kepala ULP PLN Bangkalan,red) gentle lah, digaji dari uang rakyat masak diminta menjelaskan kepada rakyat tidak mau, kan lucu,” lanjutnya.
Bahkan dirinya menilai jika PLN Bangkalan enggan memberikan penjelasan, maka jangan salahkan jika ada masyarakat yang menilai negatif tentang PLN Bangkalan.
“Kalau tidak ada penjelasan berarti ada apa-apa donk, ada yang tidak beres, dan jangan salahkan masyarakat menilai PLN Bangkalan korup dan tidak profesional,” tuturnya.
Untuk diketahui seperti yang telah ditulis sebelumnya tim redaksi sudah mencoba meminta konfirmasi dari PLN Bangkalan perihal tagihan biaya listrik PJU di kabupaten Bangkalan yang mencapai belasan miliar rupiah dan sempat menjadi temuan BPK tersebut, namun hingga saat ini kepala ULP PLN Bangkalan masih enggan memberikan konfirmasi. (Red)
