Bangkalan, Posmedia.id,- Rombongan anggota Komisi V DPR RI Melakukan kunjungan kelokasi rencana pembanguan pelabuhan Bulupandan yang terletak di Desa Ko’ol Kecamatan Kelampis Bangkalan.
Kunjungan tersebut dalam rangka melihat langsung lokasi pembangunan pelabuhan Internasional di Pulau Madura tersebut.
Pembangunan Pelabuhan Bulupandan menjadi salah satu pembangunan yang masuk dalam Perpres No 80 tahun 2019 lalu.
Tiga tahun sudah Perpres tersebut di sahkan, namun hingga kini implementasinya belum bisa dirasakan oleh masyarakat Madura.
Andi Iwan Darmawan Aras selaku wakil Ketua Komisi V DPR RI mengatakan bahwa kunjungannya tersebut dalam rangka untuk meninjau langsung serta menindaklanjuti isi perpres yang telah dikeluarkan oleh presiden Jokowi tersebut.
“Tujuan utamanya untuk menindaklanjuti perpres No 80 Tahun 2019 yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia, ” ucapnya kepada segenap media yang hadir dalam kunjungan tersebut, Senin (24/10/22).
Dirinya juga menyampaikan bahwa hasil dari kunjungan tersebut akan dibawa dan di bahas dalam rapat komisi bersama dengan mitra kerjanya dengan harapan pembangunan yang sudah direncanakan sejak lama tersebut bisa segera direalisasikan.
“Hasil kunjungan ini, nanti kita akan bawa untuk pembahasan dengan mitra kita,” lanjutnya.
Anggota komisi V dari dapil Madura, H. Syafiuddin, S.Sos mengatakan bahwa munculnya Perpres No 80 tersebut sempat menjadi harapan masyarakat Bangkalan untuk bisa keluar dari zona kemiskinan ekstrim.
Menurutnya terdapat delapan proyek infrastruktur besar dari implementasi perpres tersebut namun hingga kini belum satupun yang bisa direalisasikan.
Total anggaran yang dibutuhkan dari seluruh proyek tersebut mencapai 38,2 Triliyun, Dengan rincian pembangunan ART Pelabun Kamal 3,59T, Reaktivasi KA (3,37 T), Pelabuhan Bulupandan (20,89 T), Jalan Tol Menuju Bulupandan (2,6 T), Jalan Sreseh-Modung (300 Milyar) Pembangunan IISP (3 T), Madura Industrial Seaport City (1,5 T).
Dengan kebutuhan anggaran yang tidak sedikit tersebut dirinya mengatakan bahwa Pemda Bangkalan mengaku kesulitan untuk mewujudkan pembangunan tersebut, mengingat hingga saat ini belum juga ada investor yang mau untuk berinvestasi di Bangkalan.
Maka dari itu politikus dari partai PKB tersebut berharap pemerintah pusat memasukkan beberapa pembangunan infrastruktur diatas kedalam rencana pembangunan strategis nasional agar bisa di biayai oleh APBN.
“Karena APBD Bangkalan tidak akan dapat membiayai proyek proyek infstruktur ini, jalan keluarnya adalah masukkan ke proyek strtegis nasional”, pintanya.
Oleh karena itu, Syafiuddin meminta selepas kunjungan spesifik (Kunspek) Komisi V DPR RI tersebut dirinya akan meminta Menteri Koordinator bidang Perekonomian hadir ke Bangkalan Madura, karena melalui unit kerja mereka yang turut memberikan kontribusi dalam proses penyusunan Perpres 80/2019.
Hal ini, sesuai amanat Perpres No 80 Tahun 2019 yang di berikan kepada Kementerian koordinator Perekonomian untuk melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan Perpres tersebut, mengingat belum ada pembangunan apapun di Bangkalan.
Selain itu, ia juga berharap Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ikut memasarkan proyek-proyek infstruktur ke investor luar negeri, karena tiga proyek pembiayaanya sebesar 26,5 Triliyun bersumber dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU ).
Terakhir, dirinya meminta kesedian Presiden Joko Widodo untuk hadir kebangkalan dalam rangka melakukan Groundbreaking (peletakan batu petama), sebagai wujud bahwa diterbitnya Perpres No 80 Tahun 2019 untuk mempercepat pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Timur, Madura khususnya Kabupaten Bangkalan.
“Saya juga meminta Kepada Presiden Joko Widodo hadir ke Bangkalan untuk melakukan peletakan batu pertama sebagai komitmen di terbitkan Perpres No 80 Tahun 2019”, pungkasnya.
H.Syafiuddin Anggota Komisi V dari Fraksi FKB sudah tiga kali membawa rombongan Komisi V ke Madura melakukan kunjungan spesifik, pertama ke Pamekasan terkait Bendungan, Semiran dan Pasar, (2020) di Sampang terkait Jalan Sreseh-Modung (2021) dan Bangkalan (2022) Pelabuhan Bulupandan, Seaport City dan IISP Yang termaktub di Perpres 80 Tahun 2019. (Hs)
