Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari fraksi PDIP, Nur Hakim, (Foto: Istimewa)
Posmedia.id, Bangkalan,- Beberapa waktu terakhir sempat viral di media sosial ada sekelompok orang yang memaksa nenek tua untuk keluar meninggalkan rumahnya. Sekelompok orang tersebut diduga oknum salah satu organisasi yang membawa nama suku Madura.
Kejadian tersebut sempat membuat wakil wali kota Surabaya Armuji geram, bahkan berdasarkan vidio yang menyebar di media sosial, dirinya sempat mendatangi langsung nenek tua yang menjadi korban pengusiran secara paksa dan meninjau rumah nenek tua yang saat ini sudah dirobohkan dan rata dengan tanah.
Dalam vidio yang beredar Armuji berkali-kali mengatakan bahwa dirinya tidak mau berspekulasi tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, namun pengusiran secara paksa terhadap perempuan yang sudah lanjut usia tidak bisa dibenarkan.
“Kalau teraniaya seperti ini (nenek tua), orang se Indonesia tidak terima,” Ucapnya dengan nada geram.
Tidak hanya itu, Armuji juga sempat mengintrogasi RT dan RW setempat karena dianggap membiarkan kejadian pengusiran tersebut. Dirinya berharap apapun masalahnya silahkan diselesaikan melalui jalur hukum.
Tidak hanya wakil walikota Surabaya, bahkan banyak tokoh serta orang Madura yang juga mengecam tindakan yang dinilai tidak berkemanusiaan tersebut. Salah satunya adalah anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Nur Hakim.
“Negara kita negara hukum, Tentu kami tidak membenarkan justru kami mengecam tindakan kekerasan atau premanisme apapun alasannya, siapapun pelakunya silahkan diproses secara hukum,” ucapnya tegas, Sabtu (27/12/25).
Dirinya menghimbau kepada siapapun untuk senantiasa menjaga kenyamanan dan keamanan dimanapun berada.
“Kita harus ciptakan kondisi masyarakat yang aman dan nyaman dimanapun itu,” lanjutnya.
Terkait tindakan pengusiran nenek yang diduga dilakukan oleh oknum pengurus ormas yang membawa nama suku madura, dirinya tegas mengatakan bahwa Madas bukan representasi dari masyarakat Madura secara keseluruhan.
“Mohon maaf, Madas bukan representasi dari Madura, mereka organisasi kecil yang berpotensi merusak citra Madura,” tegasnya.
Bahkan dirinya meminta pemerintah bertindak agar kejadian seperti ini tidak terjadi kembali yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengadu domba antar suku dan wilayah.
“Kami juga berharap kepada pemerintah agar organisasi yang membawa nama ras atau suku agar dibatasi, atau tidak diperbolehkan, karena ini akan berefek domino pada ras atau suku yang tidak tahu menahu. Hanya menerima jeleknya saja,” pungkasnya. (Hs)
