POSMEDIA.ID, Bangkalan, Kementerian Sosial (Kemensos) RI merubah skema pemberian bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat Indonesia. Perubahan itu diantaranya adalah penggunaan data rujukan yang dijadikan acuan dalam memberikan Bansos.
Jika sebelumnya kementerian sosial menggunakan Data Kesejahteraan Sosial Terpadu atau yang biasa dikenal dengan DTKS namun saat ini Kemensos tidak lagi menggunakan DTKS melainkan Data Tunggal Ekonomi Nasional.
“Kalau dulu Kementerian Sosial pakai DTKS, BPS memakai Regsosek, Kementerian Kesehatan beda lagi, Memiliki data sendiri sendiri, lalu Bapak Presiden mengumpulkan semuanya, meminta untuk menyerahkan ke BPS, lalu diolah,” ucap Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat berkunjung ke Bangkalan, Rabu (08/01/25) lalu.
Hasil gabungan data yang diolah oleh BPS tersebut kemudian akan dijadikan Data Tunggal Ekonomi Nasional yang akan dijadikan rujukan pemberian berbagai jenis bantuan oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Jadi bukan DTKS lagi, tapi Data Tunggal Ekonomi Nasional namanya, Kalau ini terwujud, pertama kali Indonesia memiliki satu data,” lanjutnya dengan penuh keyakinan bantuan sosial akan bisa lebih tepat sasaran.
Dengan adanya Data Tunggal Ekonomi Nasional Menteri Sosial Gus Ipul Menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada data lain yang menjadi acuan untuk semua program peningkatan ekonomi masyarakat.
“Tidak boleh lagi ada data sendiri-sendiri, Kabupaten Bangkalan merasa punya data sendiri, Kementerian sosial punya data sendiri, Pendamping sosial punya data sendiri, Nanti tidak ada lagi seperti itu,” tegasnya.
Gus Ipul juga menjelaskan bahwa Data Tunggal Ekonomi Nasional yang saat ini sedang disiapkan sifatnya dinamis dan akan terus dilakukan perbaikan secara berkala agar bisa valid.
“Data itu berisi data seluruh masyarakat Indonesia, data itu dinamis, karena ada yang meninggal, pindah, sudah mampu dan lain sebagainya, akan kita update secara berkala,” pungkasnya. (*)
