Madura, Posmedia.id,- Dugaan manipulasi data kunjungan pasien BPJS kesehatan ternyata tidak hanya terjadi di puskesmas Masalembu saja. Tetapi juga diduga terjadi di Puskesmas lainnya di Pulau Madura. Di kabupaten Bangkalan praktek manipulasi data kunjungan pasien BPJS untuk mencapai target angka kontak juga diduga sudah berlangsung sejak lama.
“Sepertinya memang dikondisikan seperti itu, di Bangkalan juga begitu,” ucap salah satu narasumber di kabupaten Bangkalan yang sengaja identitasnya disembunyikan Senin (09/12/24).
“Saya sendiri data di aplikasi JKN mobile ditulis periksa ke PKM padahal saya tidak periksa,” lanjutnya seraya tersenyum.
Upaya konfirmasi terhadap kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan hingga saat ini belum mendapatkan respon.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Penjaminan Manfaat & Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, dr. Febby Mandolang menegaskan bahwa lembaganya tidak main-main terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mitra kerjanya.
“Kalau memang ada seperti itu kami butuh informasi, supaya kami bisa menegur, kalau indikasinya froud itu kami tidak main-main, kalau memang froud itu ya putus kerjasama,” ucapnya tegas, Jumat (13/12/24) lalu.
Dirinya membenarkan bahwa dugaan manipulasi kunjungan pasien BPJS kesehatan mungkin saja terjadi.
“Mungkin, mungkin saja, Karena itu tadi, mengejar angka kontak,” ucapnya membenarkan bahwa mungkin saja puskesmas memanipulasi data kunjungan pasien untuk mengejar angka kontak demi mendapatkan dana kapitasi seratus persen.
“Pernah, dan kami tegur juga, kita buatkan surat teguran,” tegasnya menceritakan pengalamannya menemukan pelanggaran manipulasi data kunjungan pasien BPJS oleh salah satu puskesmas di Madura.
Tidak hanya manipulasi data kunjungan, bahkan lembaganya juga pernah menemukan manipulasi jumlah dokter yang bertugas di salah satu puskesmas.
“Pernah kita datangi, pernah kita tegur, kita minta kompensasi, sampai pengembalian 36 juta pun mereka mengembalikan,” ucapnya.
Tidak hanya manipulasi data kunjungan pasien dan manipulasi jumlah dokter, bahkan BPJS juga mengatakan bahwa puskesmas juga memungkinkan untuk manipulasi hasil diagnosa.
“Resume medisnya kita sandingkan dengan luaran rumah sakit kita audit, karena itu dampaknya ke indikator KBK nya, bisa jadi mereka aman disitu, padahal mereka mainkan diagnosanya itu, nah itu kalau misalnya ini, kapitasinya kita kompain, kita minta pengembalian,” tuturnya.
Namun begitu, dirinya mengakui bahwa lembaganya hanya mengawasi secara sistem, selama yang diinput lengkap maka aman-aman saja.
“Yang agak sulit memang kalau tidak kedetek, sehingga kami butuh informasi seperti ini, yang tidak bisa kita temukan by sistem,” tegasnya.
Sayangnya, selama dana kapitasi berjalan kurang lebih 8 tahun sejak tahun 2016, lembaganya mengaku belum menemukan pelanggaran perihal manipulasi kunjungan pasien BPJS oleh puskesmas, padahal berdasarkan pengakuan narasumber yang terpercaya hal tersebut seakan sudah lumrah terjadi dan terkoordinir dengan baik.
“Memungkinkan, tapi kami belum menemukan,” kelitnya.
Untuk diketahui seperti yang telah ditulis sebelumnya bahwa Puskesmas di Pulau Masalembu Kabupaten Sumenep diduga melakukan penggelembungan data pasien BPJS.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber yang sengaja identitasnya dirahasiakan mengatakan bahwa kunjungan yang hanya ratusan perbulan disulap menjadi ribuan.
“Kunjungan yang per bulan ke puskesmas hanya kurang lebih 200 orang, sedangkan yg dientri ke BPJS itu 3000 lebih,” ucapnya Rabu (04/12/24).
Dirinya menerangkan bahwa petugas menggunakan data palsu untuk memenuhi kuota ribuan tersebut.
“Itu semua ngarang, asal punya BPJS di entri,” tambahnya.
Bahkan dirinya yakin puskesmas tidak akan memiliki data rekam medis ribuan pasien tersebut.
“Kalau puskesmas diminta data itu tidak akan punya, itu kan pastinya dientri biasanya dari perawatnya kan nyetorkan data, tapi perawat nya tidak ngajukan data, yang kerja hanya tim entri saja,” tegasnya seraya menunjukkan beberapa berkas bukti-bukti pemalsuan data pasien tersebut.
Tidak hanya diduga menyulap data pasien BPJS, bahkan Puskesmas Masalembu juga diduga tidak profesional dalam melayani masyarakat karena petugasnya diketahui jarang masuk kantor. Hal tersebut disampaikan langsung oleh warga setempat yang sengaja tidak disebutkan identitasnya.
“Iya kapusnya sering bolos,” ucapnya seraya menunjukkan vidio rekaman puskesmas dalam keadaan kosong tanpa berpenghuni Jum’at (06/12/24).
Menurutnya puskesmas apapun alasannya tidak boleh kosong, apalagi itu puskesmas satu-satunya yang ada di kecamatan Masalembu.
“Puskesmas harus ada yang piket,” tuturnya lagi.
Parahnya lagi, akibat dari kepala puskesmas yang jarang masuk mengakibatkan tidak adanya pengawasan terhadap petugas yang ada di puskesmas tersebut.
“Kurangnya kontrol dari pimpinan sehingga puskesmas sering kosong,” tambahnya lagi.
Dirinya berharap ada pengawasan dan tindakan tegas dari dinas setempat.
Dirinya juga membantah keterangan dinas kesehatan kabupaten Sumenep yang mengatakan bahwa saat pelayanan poli tutup petugas ada di ruang UGD.
“Itu tidak benar, saat vidio diambil ruang UGD juga kosong tidak ada petugas,” pungkasnya.
Tim redaksi posmedia.id sudah mencoba menghubungi kepala Puskesmas Masalembu untuk mengkonfirmasi, namun hingga berita ini ditulis belum ada respon apapun. (Red)
