Posmedia.id, Sumenep,- Perihal informasi adanya dugaan manipulasi data kunjungan yang dilakukan oleh puskesmas Masalembu, Kabupaten Sumenep mendapatkan tanggapan dari BPJS kesehatan Cabang Pamekasan.
Kepala Bagian Penjaminan Manfaat & Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, dr. Febby Mandolang mengatakan bahwa pembayaran uang Kapitasi untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dibayarkan berbasis kinerja atau Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) yang memiliki tiga indikator, diantaranya :
Pertama, Angka kontak, yaitu jumlah peserta yang dihubungi oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)
Kedua, Rasio rujukan rawat jalan non-spesialistik, yaitu peserta dengan diagnosis non-spesialistik yang dirujuk ke rumah sakit
Ketiga, Rasio peserta prolanis terkendali, yaitu rasio peserta kronis yang terkendali kondisi gula darahnya bagi pasien diabetes mellitus dan tekanan darahnya bagi pasien hipertensi.
Apabila KBK tidak tercapai, maka kapitasi di FKTP tidak akan dibayarkan 100%. Namun begitu ada beberapa FKTP yang masuk pengecualian termasuk puskesmas Masalembu.
“Nah untuk kapitasi ini kalau untuk Masalembu karena memang di daerah kepulauan dan terpencil ini ada perlakuan khusus,” Ucapnya saat memberikan konfirmasi kepada posmedia.id Jumat (13/12/24).
Karena perlakuan khusus, walaupun tiga indikator diatas tidak terpenuhi, maka dana kapitasinya tetap dibayarkan seratus persen. Di kabupaten Sumenep menurutnya ada 8 puskesmas yang masuk kategori perlakuan khusus.
Atas dasar itu, dirinya menilai manipulasi angka kunjungan yang diduga dilakukan oleh puskesmas di salah satu pulau di kabupaten ujung timur pulau Madura itu tidak mungkin dilakukan untuk mengejar target capaian indikator agar mendapatkan dana kapitasi secara full.
Namun begitu, dr. Febby menjelaskan bahwa walaupun masuk FKTP khusus sehingga diperlukan khusus, dana kapitasi yang dibayarkan seratus persen itu harus memiliki dampak yang jelas baik pelayanan kepada masyarakat maupun pemenuhan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh FKTP tersebut.
“Tetapi kapitasi yang kita bayarkan full ini tetap harus ada kinerjanya, ada monitoringnya di kami,” tegasnya walaupun dirinya masih enggan membuka hasil penilaian terhadap monitoring yang dilakukan terhadap FKTP puskesmas Masalembu tersebut.
“Monitoringnya itu periodik, jadi misalnya sarana dan prasarananya belum lengkap ya kami kasi teguran, kami berikan waktu kapan akan dilengkapi dan itu dengan dinas kesehatan,” pungkasnya.
Untuk diketahui seperti yang telah ditulis sebelumnya Redaksi Posmedia.id mendapatkan informasi adanya dugaan penggelembungan data pasien BPJS di Puskesmas Masalembu Kabupaten Sumenep.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber yang sengaja identitasnya dirahasiakan mengatakan bahwa kunjungan yang hanya ratusan perbulan disulap menjadi ribuan.
“Kunjungan yang per bulan ke puskesmas hanya kurang lebih 200 orang, sedangkan yg dientri ke BPJS itu 3000 lebih,” ucapnya Rabu (04/12/24).
Dirinya menerangkan bahwa petugas menggunakan data palsu untuk memenuhi kuota ribuan tersebut.
“Itu semua ngarang, asal punya BPJS di entri,” tambahnya.
Bahkan dirinya yakin puskesmas tidak akan memiliki data rekam medis ribuan pasien tersebut.
“Kalau puskesmas diminta data itu tidak akan punya, itu kan pastinya dientri biasanya dari perawatnya kan nyetorkan data, tapi perawat nya tidak ngajukan data, yang kerja hanya tim entri saja,” tegasnya seraya menunjukkan beberapa berkas bukti-bukti pemalsuan data pasien tersebut.
Tidak hanya diduga menyulap data pasien BPJS, bahkan Puskesmas Masalembu juga diduga tidak profesional dalam melayani masyarakat karena petugasnya diketahui jarang masuk kantor. Hal tersebut disampaikan langsung oleh warga setempat yang sengaja tidak disebutkan identitasnya.
“Iya kapusnya sering bolos,” ucapnya seraya menunjukkan vidio rekaman puskesmas dalam keadaan kosong tanpa berpenghuni Jum’at (06/12/24).
Menurutnya puskesmas apapun alasannya tidak boleh kosong, apalagi itu puskesmas satu-satunya yang ada di kecamatan Masalembu.
“Puskesmas harus ada yang piket,” tuturnya lagi.
Parahnya lagi, akibat dari kepala puskesmas yang jarang masuk mengakibatkan tidak adanya pengawasan terhadap petugas yang ada di puskesmas tersebut.
“Kurangnya kontrol dari pimpinan sehingga puskesmas sering kosong,” tambahnya lagi.
Dirinya berharap ada pengawasan dan tindakan tegas dari dinas setempat.
Dirinya juga membantah keterangan dinas kesehatan kabupaten Sumenep yang mengatakan bahwa saat pelayanan poli tutup petugas ada di ruang UGD.
“Itu tidak benar, saat vidio diambil ruang UGD juga kosong tidak ada petugas,” pungkasnya.
Redaksi posmedia.id sudah mencoba untuk mengkonfirmasi perihal kebenaran informasi diatas kepada kepala Puskesmas Masalembu, namun hingga berita ini ditulis, belum ada respon apapun dari yang bersangkutan. (HI/Hs)
