BANGKALAN – Posmedia.id,- Niat Pj Bupati Bangkalan Arief Moelia Edie untuk menghentikan parkir berlangganan karena dinilai merugikan masyarakat mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan.
Dukungan tersebut diantaranya datang dari Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Demokrasi (Leksdam) Misbah. Dirinya mengatakan bahwa respon Pj Bupati Bangkalan terhadap keluhan perihal parkir berlangganan adalah angin segar bagi masyarakat untuk mendapatkan rasa keadilan dari seorang pemimpin.
“Selama ini banyak masyarakat bangkalan yang mengeluhkan prihal parkir berlangganan, namun tidak ada yang merespon keluhan tersebut, Alhamdulilah jika pak Pj punya kepedulian, ini angin segar bagi masyarakat untuk mendapatkan rasa keadilan,” ucapnya kepada redaksi Posmedia.id Selasa (19/11/24).
Dukungan lainnya datang dari pelaku UMKM Ainul Yakin, dirinya membenarkan ucapan Pj Bupati Bangkalan yang mengatakan bahwa masyarakat harus bayar parkir dua kali. Dirinya meminta agar Pj Bupati Bangkalan segera membenahi hal tersebut.
“Bener pak, tolong dibenahi pak, masyarakat bayar 2x, saat bayar pajak motor dan saat parkir, stiker hanya hiasan saja, kasian juga masyarakat dipelosok yang jarang bahkan tidak pernah parkir di bangkalan dikenai juga,” tulisnya mengomentari berita sebelumnya.
Dukungan juga datang dari perempuan bernama Agustina, dirinya mengaku bahagia dan bersukur ketika mengetahui bahwa Pj Bupati Bangkalan akan menghentikan parkir berlangganan.
“Alhamdulilah, saya senang, saya dukung pak Pj, saya capek debat dengan tukang parkir, selalu bikin emosi, sudah langganan tapi tetap aja diminta parkir,” ucapnya seraya bercerita keluh kesah serta pengalamannya yang sering adu mulut bersama tukang parkir di Bangkalan.
Tidak hanya itu, bahkan dukungan juga datang dari salah satu jurnalis Bangkalan Muhidin mengatakan bahwa hal tersebut sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kabupaten Bangkalan.
“Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, pemimpin yang peduli terhadap keluhan masyarakat kecil, semoga Pj Bupati bisa segera menemukan solusi terbaik untuk hal ini,” tegasnya.
H Rodian warga Bangkalan yang saat ini berdomisili di kota Surabaya juga memberikan dukungan kepada upaya Pj Bupati Bangkalan untuk menghapus adanya parkir berlangganan di Bangkalan.
“Parkir berlangganan itu pasti merugikan masyakat, disurabaya tidak pernah tersentuh parkir berlangganan karena kita dulu nolak 14 tahun yg lalu, karna waktu itu saya masi menjadi ketua peguyuban parkir surabaya jadi di Bangkalan enaknya ya parkir retribusi aja dan parkir pajak / halaman, kalau perda parkirnya sama dengan Kota surabaya,” tulisnya menanggapi niat Pj Bupati Bangkalan yang akan segera mengupayakan penghapusan parkir berlangganan tersebut.
“klo jukirnya tambah untung karena ada gaji dari pemerintah dan masi dapat uang penjagaan motor atau mobil, yang rugi konsumen parkir,” ucap pria yang mengaku sudah belasan tahun menjadi ketua paguyuban parkir di Surabaya tersebut.
Untuk diketahui seperti yang telah ditulis sebelumnya, Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan Arief Moelia Edie mengaku mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait parkir di kabupaten Bangkalan. Atas dasar itu dirinya lalu memberikan perhatian khusus untuk segera menyelesaikan masalah tersebut.
“Kenapa saat ini masyarakat mengeluh, mereka itu kenak dua kali pembanyaran. Satu bayar di STNK yang kedua bayar langsung kepada jukir, ini yang menjadi masalah. Kami tidak mau memberatkan masyarakat dan saya berikan catatan ini ke Bupati terpilih kemudian,” ucapnya Minggu (17/11/24)
Arief sapaan akrab Pj Bupati Bangkalan menargetkan tahun ini sudah ada keputuskan prihal parkir yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat tersebut.
“Dalam tahun ini, kami putuskan lebih untung mana? Apa dipungut dipinggir jalan dengan menjual karcis parkir corporation itu. Nantinya kita jual kepada jukir, berapa masukannya. Apa lebih untung itu, saya akan lakukan itu. Sehingga 2025 untuk melalui STNK kami putuskan, jadi gak ada lagi pungutan lewat STNK, agar masyarakat tidak terbebani dua kali,” imbuhnya.
Dirinya mengaku sudah meminta kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan untuk segera mendata titik parkir dan juru parkir yang ada di Bangkalan.
“Saat ini di akhir masa tugas saya, sebelum terpilih bupati yang baru nanti. Parkir saya minta Dishub untuk segera mendata ulang, mendata ulang titik-titik parkir. Dalam artian begini, satu penggajian, siapa jukirnya, harus di data yang jelas,” ucapnya Minggu (17/11/24).
Dirinya juga meminta kepada Dishub kabupaten Bangkalan agar menertibkan adanya juru parkir liar yang selama ini dinilai meresahkan.
“Jukir harus daftarkan dirinya kepada dishub. jadi tidak ada cerita mau parkir di bawah tempat tidur, mau dikamar mandi, mau dimanapun tugasnya Dishub bukan Bapenda. Bapenda hanya menerima pajak parkirnya. Karena, Bapenda mengelola di dalam parkir sendiri 30%, dari hasil pengelolaan parkir. Bapenda memungut wajib setor kepada pemda untuk pajak parkir. Tapi retribusi parkir tugasnya dishub di pinggir jalan umum,” ucapnya menegaskan tugas masing-masing dari OPD tersebut agar tidak tumpang tindih.
“Saya minta data kembali ada berapa jukir, ada berapa orang, ada berapa titik dan kira-kira ada potensi berapa. Minggu ini Dishub harus jalan, bulan ini harus selesai pendataan tersebut, Desember akan saya kelola lagi, saya putuskan kembali, saya laporkan kepada DPR. Mana yang lebih menguntungkan dipungut dari STNK atau langsung,” tambahnya.
Selain itu, Pj Bupati Bangkalan menegaskan bahwa harus ada jasa balik yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Bangkalan kepada masyarakat selaku pelanggan dari jasa parkir tersebut.
“Karena sifatnya retribusi, Pemerintah harus memberikan jasa balik. Masyarakat membayar, kita memberikan jasa. Sekarang ini apa yang kita berikan? Tidak ada. Malah dipungut dari STNK dan jasanya tidak ada, keamanan tidak ada, tetap dipungut kembali. Itu yang kami coba tata kembali,” ucapnya menegaskan bahwa praktek retribusi parkir yang berlangsung selama ini tidak benar dan tidak adil.
“dan saya tugaskan Dishub, semua yang berkaitan dengan juru parkir adalah urusan dishub. Masalah bayarnya pajak parkir dalam halaman sendiri urusan bapenda. Ini akan saya benahi. Khusus untuk dishub dan bapenda saya clearkan dalam minggu-minggu depan ini,” pungkasnya. (Red)
